Presiden SBY Tidak Bersetuju Dengan Teori Pertumbuhan

Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak bersetuju dengan teori pembangunan yang hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi tanpa memerhatikan pemerataan bagi semua lapisan masyarakat.

"Saya tidak percaya dengan teori semata-mata pertumbuhan, lebih baik ekonomi tumbuh tapi masyarakat bisa nikmati kemajuan," kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Sosialisasi PNPM Mandiri di Grand Sahid Jakarta, Rabu.

Presiden juga menyatakan tidak bersetuju dengan sistem ekonomi pasar dimana kerajaan tidak boleh ikut campur mengatur pasaran. "Di negara membangun sistem itu tidak berjalan," katanya.

Ketua Negara menjelaskan peranan kerajaan dalam pembangunan di pelbagai sektor termasuk kesejahteraan dan ekonomi tetap diperlukan guna menjamin pemerataan hasil pembangunan termasuk penyediaan subsidi bagi masyarakat.

"Dulu saat kita gagas pendidikan percuma, kesihatan percuma selepas kenaikan BBM ada yang tidak bersetuju kerana dianggap rakyat akan menjadi manja," kata Presiden.

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kepala Negara mengatakan dari tahun ke tahun pelaksanaannya semakin baik meski demikian tentu masih ada kekurangan terutama dari sisi teknikal dan hendaknya dapat dibaiki dengan baik.

"Banyak yang sekptis, dalam konteks seperti ini saya mesej kepada Mendagri, jelaskan kepada awam, PNPM itu program seperti apa dan selepas dilaksanakan hasilnya seperti apa. Bila rakyat bilang belum cukup ya dipertingkatkan, ini bahagian dari transparansi," tegasnya.

Dalam kesempatan itu Presiden juga mengingatkan para bupati, walikota dan gubernur untuk tidak segan-segan turun langsung dan berdialog dengan masyarakat agar mengetahui kehidupan sehari-hari dan masalah yang dihadapi.

"Sesekali Bupati Walikota ajak dialog rumah tangga itu, saran apa, aduan apa bisa didengar. Jangan hanya senang dengan statistik. Hourly penting, tapi sesekali perlu datang ke rumah tangga atau sudut kampung sehingga tahu apakah nombor-nombor itu dirasakan," kata Presiden.

Rakernas membahas antara lain penyelarasan dasar menangani kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, sistem perencanaan pembangunan nasional dalam penanggulangan kemiskinan, pengurusan kewangan negara dan sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Juga dibahas mengenai dasar umum perancangan pembangunan nasional, dasar penyelarasan percepatan penanggulangan kemiskinan dan dasar teknikal penganggaran program bersama penanggulangan kemiskinan kerajaan pusat.

PNPM Mandiri luar bandar dilaksanakan dengan membina perkongsian antara kerajaan dan pemerintah daerah melalui sinergi penyediaan dana bantuan langsung masyarakat yang berguna bagi perluasan kesempatan kerja dan tambahan pendapat bagi tenaga kerja luar bandar.

Pada 2010, PNPM Mandiri luar bandar dilaksanakan pada 4.791 kecamatan tentang 394 kabupaten di 32 Wilayah dengan rata-rata peruntukan dana bantuan langsung masyarakat adalah Rp1 miliar hingga Rp3 miliar per kecamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri.

Data dari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, untuk keperluan tersebut kerajaan telah memperuntukkan anggaran sebesar Rp9, 629 triliun yang penggunaannya terdiri daripada pembiayaan tugas dekonsentrasi di 32 wilayah sebesar Rp811.877.013.000 yang dimanfaatkan untuk pembiayaan tenaga fasilitator dan operasional SATKER wilayah .

Untuk pembiayaan dana urusan bersama bantuan langsung masyarakat (BLM) telah dialokasikan Rp8.568.743.350.000 dan APBD Rp2.358.500.000.000 dengan jumlah BLM Rp10.833.847.320.000.

Dalam Rakernas tersebut juga diberikan penghargaan kepada para pihak yang undian berjaya dalam pemberdayaan masyarakat desa, penyertaan masyarakat terkait PNPM Mandiri luar bandar.

Anugerah unit pengelola kegiatan diberikan pada Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Wilayah Jawa Tengah, Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten dan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk kader pemberdayaan masyarakat desa diberikan pada Jazimah, dari Kabupaten Bantul Yogyakarta, Suriati dari Kabupaten Lombok Barat Wilayah NTB dan Aminasih dari Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Kategori Pasukan Pengelola dan mentadbirkan Prasarana diberikan pada Desa Pattambayang Kecamatan Camba Kabupaten Maros Wilayah Sulsel, Desa Ganggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Wilayah NTB dan Desa Koto Priang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Wilayah Jambi.

Hadir dalam pembukaan Rakernas itu sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II antara lain Mendagri Gamawan Fauzi dan Wagub DKI Prijanto.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus

About Fikri

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.